BEBERAPA AKIBAT PERNIKAHAN SIRI

Oleh : Ghufron Su’udi

  Meskipun persoalan nikah siri untuk sementara waktu ini tidak mengemuka seperti beberapa waktu yang lalu, ini bukan berarti tidak ada persoalan yang berkaitan dengan pernikahan siri dalam masyarakat. Kontroversi nikah siri tampaknya belum berakhir. Persoalan tidak hanya sekedar memperdebatkan layak tidaknya mempidanakan pelaku dan siapapun yang terlibat pernikahan siri, tetapi juga sudah masuk dalam wilayah hak mendasar umat manusia. Baik yang pro maupun kontra, masing-masing memiliki argumen yang hampir semuanya mereka susun hanya berdasar pengamatan dan asumsi-asumsi pribadi, sehingga sering bersifat normatif dan tidak menyentuh dengan fakta di lapangan.

           Sekedar tambahan untuk bahan perdebatan, berikut akan dikemukakan beberapa akibat dari pernikahan siri yang luput dari pengamatan masyarakat dan para pengamat. Sengaja hal ini penulis sampaikan agar para pihak baik yang pro maupun kontra dapat sedikit mempersempit jurang perbedaan, sehingga diharapkan dari berbagai diskusi itu menghasilkan satu masukan yang bermanfaat bagi pemerintah.

           Beberapa akibat pernikahan siri sebetulnya sudah banyak disampaikan oleh beberapa pengamat, tetapi dalam tulisan ini adalah kasus yang penulis temukan di lapangan dalam menjalankan tugas sebagai seorang penghulu. Diantaranya :

           Pertama, perbedaan persepsi tentang siapa yang berhak menjadi wali nikah antara petugas Kantor Urusan Agama (KUA) dan keluarga calon pengantin. Ini adalah kasus yang paling sering muncul di KUA.

  Ketika  calon pengantin mendaftarkan diri ke KUA, satu diantara sekian kewajiban petugas KUA adalah memeriksa dan menentukan siapa yang berhak menjadi wali nikah. Disamping dokumen dari kelurahan, untuk penentuan wali nikah juga didasarkan kepada akta kelahiran yang bersangkutan. Kalau dari bukti-bukti otentik ini petugas menemukan bahwa calon pengantin perempuan dilahirkan hanya dari seorang ibu, maka ditentukan wali nikahnya adalah wali hakim.

   Dalam kasus ini banyak keluarga calon pengantin yang dengan ikhlas menerima ketentuan tersebut, tetapi ada juga pihak khususnya ayah dari pengantin perempuan yang tidak menerimanya. Ia akan bersikukuh bahwa yang berhak menjadi wali nikah adalah dirinya dan tidak terima kalau wali nikahnya wali hakim. Alasannya, meskipun dalam akta kelahiran sang anak terlahir hanya dari seorang ibu, tetapi pada kenyataannya dialah ayah kandungnya yang sah, karena anak itu terlahir dari pernikahan orang tuanya yang sah meskipun hanya siri.

   Di sinilah letak persoalannya, ketika seseorang atas dasar hukum agama (fikih) yakin bahwa pernikahan sirinya adalah sah, maka tentu saja iapun berhak menjadi wali bagi anak-anak yang dilahirkan. Tetapi bagi petugas KUA, atas dasar tuntutan hukum agama dan negara akan berhati-hati menerima alasan semacam itu. Pengakuan sudah melakukan pernikahan siri sangat sulit dibuktikan, sehingga akan tetap berpegang kepada bukti otentik yaitu akta kelahiran.

   Kedua menimbulkan kesulitan administrasi kependudukan dalam hal status perkawinan seseorang. Sering terjadi petugas kelurahan atau kecamatan kesulitan mencantumkan status perkawinan seseorang yang akan mengurus dokumen resmi, terutama surat-surat untuk keperluan menikah di KUA.

   Seseorang yang sudah melakukan pernikahan siri, terlebih sudah mendapatkan keturunan, baik karena tuntutan administrasi maupun sosial kemasyarakatan, dalam kartu keluarganya (C1) senantiasa menuliskan status “menikah”. Meskipun idealnya hal itu tidak bisa dilakukan karena tidak adanya akta perkawinan, tetapi fakta di lapangan banyak pasangan nikah siri yang status perkawinannya baik dalam kartu keluarga maupun KTP tertulis sudah menikah.

   Ketika salah satu atau kedua pasangan nikah siri ini akan mengurus pernikahan resmi, baik dengan pasangannya itu sendiri atau orang lain, salah satu dokumen penting yang harus dilengkapi adalah tentang status perkawinan. Kesulitan yang dihadapi, kalau statusnya tertulis menikah, maka permohonan nikahnya oleh petugas KUA akan dikategorikan  pernikahan poligami, dan itu tidak mungkin dilaksanakan karena terbentur ijin pengadilan. Demikian juga kalau status perkawinannya tertulis duda atau janda, KUA pun tetap meminta bukti akta cerai atau kematiannya. Gagalnya nikah masal di Masjid Kemayoran Jakarta Pusat pada tanggal 26 Februari 2010 adalah sebagai buktinya. Maka jalan satu-satunya adalah mengembalikan status asalnya, yaitu jejaka atau perawan. Hanya saja, bersediakah pihak kelurahan atau kecamatan mencamtumkan status tersebut, sebab seluruh data yang ada semuanya tertulis menikah.

    Ketiga, terjadi ketidak konsistenan hukum yang dapat menyebabkan praktek poliandri terselubung. Satu hal yang harus dicatat, bahwa penyebab munculnya istilah nikah siri dan segala persoalannya adalah adanya dualisme hukum di bidang perkawinan. Sebagai umat Islam, segala aktifitas ibadah dab muamalah (sosial kemasyarakatan) termasuk di dalamnya masalah perkawinan dan perceraian sudah diatur sedemikian rupa dalam fikih. Demikian juga sebagai warga negara Indonesia, umat Islam harus tunduk dengan peraturan perundangan yang berlaku.

  Seseorang yang yang pernikahannya tidak dicatatkan di KUA (siri), manakala terjadi perceraianpun tidak melalui lembaga peradilan, tetapi mengikuti ketentuan sebagainana tertuang dalam kitab-kitab fikih. Artinya tanpa adanya proses persidangan dan bukti otentik telah terjadi perceraian. Seorang wanita yang sudah menikah siri, pada saat kehidupan keluarganya mulai tidak harmonis, tidak diberi nafkah dan bahkan ditinggal suaminya, banyak yang beranggapan bahwa kondisi seperti itu hubungan perkawinannya sudah putus, artinya statusnya bukan lagi bersuami dan berhak untuk menikah dengan siapapun.

   Kalau kemudian wanita tersebut menikah lagi dengan pria lain, sementara suami pertamanya belum menjatuhkan talak atau ia sendiri belum melakukan upaya hukum untuk lepas dari ikatan perkawinannya, maka ia sudah melanggar ketentuan hukum Islam. Meskipun menurut hukum positif tindakan seperti itu bisa saja dilakukan, tetapi dari kaca mata hukum Islam wanita tersebut sudah melanggar ketentuan syariat dan dianggap meakukan suatu perbuatan dosa. Sebab selama suami pertamanya belum menjatuhkan talak, dalam mondisi dan sampai kapanpun ia masih berstatus sebagai seorang istri. Dengan demikian perkawinannya yang kedua tidak hanya melanggar laranga Rasulullah, yaitu menerima khitbah lelaki lain tetapi juga sudah melakukan poliandri.

    Keempat manipulasi dan pengebirian hukum. Sebagaimana fatwa MUI tahun 1995 dan kenyataan di lapangan, bahwa banyak pasangan nikah siri yang dikemudian hari ingin mencatatkan perkawinannya di KUA. Bahkan Menteri Agamapun setelah kontroversi nikah siri mencuat memberikan solusi untuk mencatatkan perkawinan siri ke KUA tanpa ijab kabul baru. Tetapi satu hal yang harus diketahui, bahwa KUA tidak dapat mencatat perkawinan siri sebelum ada itsbat (penetapan) dari Pengadilan Agama. Artinya, pasangan nikah siri yang akan mencatatkan perkawinannya di KUA terlebih dahulu harus mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Dalam itsbat nikah inilah sesungguhnya terjadi rekayasa hukum yang dilegalkan.

  Dari fakta yang ada, seseorang melakukan nikah siri disebabkan beberapa faktor, diantaranya adalah kesulitan administrasi pada saat mendaftar di KUA. Seperti seorang yang sudah beristri, kemudian ingin menikahi wanita lain, maka ketika kesulitan mengajukan ijin poligami akan memilih nikah siri sebagai solusinya. Juga pasangan di bawah umur, karena ada suatu sebab mengharuskan mereka untuk segera dinikahkan, tetapi tidak mau repot mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama, maka nikah siri dianggap jalan terbaik.

   Dari kedua contoh kasus di atas, kalau dikemudian hari pernikahan sirinya dimintakan itsbat nikah dan pengadilan mengabulkan permohonan tersebut, maka menurut penulis hukum benar-benar dilecehkan dan dibuat tidak berdaya. Undang-Undang Perkawinan yang di dalamnya jelas memuat aturan poligami dan ketentuan usia perkawinan dipaksa harus tunduk kepada rekayasa hukum melalui pernikahan siri.

  Itulah beberapa hal yang penulis temukan dalam menjalankan profesi sebagai seorang penghulu. Fakta di atas adalah riil dan bukan asumsi-asumsi pribadi, sehingga diharapkan dari fakta-fakta tersebut pemerintah dapat lebih bijak dalam menyusun Rancangan Undang Undang Hukum Terapan Peradilan Agama, khususnya dalam hal perlu tidaknya pemberian sangsi terhadap pelaku nikah siri. Dan seandainya perlu, apakah harus dipidanakan ataukah diberikan sangsi dalam bentuk lain.       

    

* Ghufron Su’udi, S.Ag adalah Kepala KUA Kec. Pakualaman Kota Yogyakarta