PENERAPAN KONSEP DARURAT TERHADAP VAKSIN MENINGITIS

Oleh : Ghufron Su’udi

Temuan enzim babi dalam vaksin meningitis (radang selaput otak) oleh LPPOM MUI Sumsel menimbulkan keresahan umat Islam, khususnya bagi calon jamaah haji. Terlebih setelah MUI mengeluarkan fatwa tentang keharaman vaksin meningitis ini. Sebab vaksin inilah yang biasa digunakan oleh jamaah haji dan umrah asal Indonesia. Meskipun adanya kandungan enzim babi dalam vaksin meningitis ini sempat  dibantah oleh Menteri Kesehatan, namun pada akhirnya diakui juga dan menyerahkan sepenuhnya tentang hukumnya kepada MUI.

Satu hal yang menarik dalam kasus ini adalah alasan mengapa pihak-pihak yang berkompeten seolah-olah menutupi masalah yang sesungguhnya sangat sensitif ini. Bagi umat Islam, keharaman babi sudah sangat jelas, tetapi ini justru dimanfaatkan untuk keperluan ibadah yang segala unsurnya dituntut tidak hanya harus dalam
kondisi bersih dan suci tetapi juga halal. Bahkan menurut ketua MUI Sumsel, KH Sodikun, beliau telah berkali-kali mengingatkan tentang vaksin meningitis berenzim babi ini, namun pemerintah tidak juga merespon. Tidak adanya respon dari pemerintah ini menurut penjelasan majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara’ Departemen Kesehatan didasarkan alasan darurat. Dengan alasan darurat inilah pemerintah memutuskan mengubah hukum enzim babi ini dari haram menjadi makruh.

PRINSIP DARURAT

            Dalam kitab Al Idhthirar Ilal Ath’imah Wal Adwiyah Al Muharramaat karangan Dr Abdullah Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ath Thariqi dapat ditemukan berbagai pengertian darurat yang didefinisikan oleh para ahli hukum Islam. Diantaranya adalah sebagaimana yang terdapat dalam catatan pinggir kitab “ Al Asybah Wannadzaair “ karangan Ibnu Najm. Darurat disini diartikan sebagai suatu keadaan atau posisi seseorang pada suatu batas dimana kalau tidak mau melanggar sesuatu yang dilarang maka ia bisa mati atau nyaris mati. Posisi seperti ini memperbolehkan seseorang melanggar sesuatu yang di haramkan. Sedang menurut Abu Bakar Al- Jashshash dalam kitabnya Ahkamul Qur’an mengartikan darurat sebagai ketakutan seseorang pada bahaya yang mengancam nyawanya atau sebagian anggota badannya apabila ia tidak makan (sesuatu yang haram). Sebagian ulama mendefinisikan darurat sebagai suatu keadaan yang memaksa untuk melanggar sesuatu yang dilarang oleh agama.

            Dari beberapa definisi di atas dapat diambil satu pemahaman bahwa seseorang dianggap dalam kondisi darurat apabila benar–benar sudah terancam keselamatan nyawa, anggota badan, kehormatan, akal atau harta bendanya. Dalam kajian ilmu hukum Islam (fiqih), persoalan hukum darurat dibahas lebih dalam lagi oleh para ulama. Hal itu berkaitan dengan begitu kompleksnya konsep darurat tersebut, diantaranya meliputi unsur–unsur dan batasan darurat. Sebab Al Qur’an yang dijadikan rujukan dan sumber hukum masih sangat global dalam menuturkan masalah darurat tersebut. Paling tidak ada 4 (empat) ayat yang dijadikan dasar penetapan hukum daruat, yaitu, (a) Al Baqarah ayat 173 (b) Al Maidah ayat 3 (c) Al An’aam ayat 145 dan (d) An Nahl ayat 115.

            Dari beberapa ayat di atas, meskipun seseorang dalam keadaan darurat, Allah masih memberikan dua batasan yang tidak boleh dilanggar yaitu sebagaimana dalam firmanNya “Sedang dia tidak menginginkannya “ dan “ tidak melampaui batas “. Dua batasan inilah yang kemudian menimbulkan beragam penafsiran dan berbagai kaidah masalah darurat serta hukumnya. Terdapat dua kaidah penting yang dicetuskan oleh para ulama fikih yaitu kaidah, ”Darurat Itu Memperbolehkan Hal–Hal yang Dilarang “ dan kaidah, “Madharat Itu Harus Dihilangkan “.

            Hampir semua penafsiran ayat darurat dalam Al Qur’an lebih cenderung hanya menyangkut darurat akan kebutuhan makan saja. Hal itu disebabkan karena ayat–ayat yang menjelaskan masalah darurat hampir semuanya diawali dengan membicarakan masalah makanan, yaitu tentang larangan (keharaman) beberapa jenis makanan. Seperti dalam surat Al Baqarah ayat 173 :”Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan bintang  (yang ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang“. As Sadi mengartikan firman Allah “sedang dia tidak menginginkannya” dengan tafsir seseorang memakan hal–hal yang diharamkan tersebut semata–mata karena memang terpaksa. Bukan malah dengan menikmati atau merasakan enaknya. Kalau memakannya dengan merasakan suatu kenikmatan, berarti seseorang itu menginginkannya. Adapun arti firman Allah “dan tidak melampaui batas” ialah memakannya hingga melampaui batas kenyang.

            Penafsiran lain disampaikan Mujahid Ibnu Jubair dan beberapa ulama lainnya, bahwa arti “ tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas“ adalah keinginan dan tindakan yang melampaui batas serta merugikan kaum muslimin, seperti tindakan kejahatan, pemberontakan yang tidak mempunyai alasan yang dibenarkan agama, penyerangan terhadap umat Islam dan tindakan kriminal lainnya. Sedang menurut Al Qurthubi, Allah memperbolehkan seseorang memakan semua yang diharamkan dalam keadaan darurat, karena ia tidak sanggup mendapatkan semua yang diperbolehkan. Jadi tidak adanya sesuatu yang diperbolehkan itulah yang menjadi syarat diperkenankannya sesuatu yang diharamkan.

            Dari berbagai ragam penafsiran itulah akhirnya para ulama berbeda pendapat dalam menentukan batas–batas darurat, baik dari situasi atau kondisi seperti apa seseorang itu sudah dinggap dalam keadaan darurat serta ukuran  (batas) sesuatu yang boleh dikonsumsi oleh orang yang berada dalam kondisi darurat tersebut. Menurut para ulama dari madzhab Hanafi makna darurat yang menyangkut rasa lapar ialah seandainya seseorang tidak mau mengkonsumsi barang yang diharamkan di khawatirkan ia bisa meninggal dunia atau setidaknya ada anggota tubuhnya yang akan menjadi cacat. Seseorang yang dipaksa akan dibunuh atau akan dipotong salah satu anggota tubuhnya apabila ia tidak mau memakan atau meminum sesuatu yang diharamkan, itu berarti ia sedang dalam keadaan darurat yang memperbolehkan ia memakan sesuatu yang haram, karena ia mengkhawatirkan nyawanya atau salah satu anggota tubuhnya. Jadi disini keterpaksaan atau jenis ancaman itu benar–benar menimbulkan resiko yang sangat menakutkan. Tetapi kalau ancamannya tidak terlalu berat, seperti hanya akan ditahan sekian tahun kalau tidak mau memakan atau meminum yamg haram, itu berarti seseorang masih punya pilihan dan berarti ia tidak dalam keadaan darurat.

            Menurut para ulama madzhab Maliki, darurat yang memperbolehkan mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan ialah rasa takut akan keselamatan nyawa baik berdasarkan keyakinan atau hanya sekedar dugaan. Jadi disini rasa takut akan keselamatan itu tidak perlu harus menunggu sampai benar–benar menjelang kematian, dengan alasan karena makan pada waktu (kondisi) seperti itu sudah tidak ada manfaatnya.

            Menurut para ulama madzhab Syafi’i, sesungguhnya rasa lapar yang teramat sangat itu tidak cukup hanya diatasi dengan memakan sesuatu yang haram. Seseorang diperbolehkan makan makanan yang haram kalau ia mengkhawatirkan dirinya bisa kelaparan atau tidak kuat berjalan, mengendarai kendaraan atau takut tersesat dan terpisah dari rombongannya. Disamping itu kekhawatiran seseorang terhadap munculnya penyakit yang menakutkan adalah sama seperti kekhawatiran akan datangnya kematian. Mereka juga sepakat bahwa tidak wajib harus menunggu sampai kematian itu sebentar lagi datang. Berbeda dengan ulama madzhab Hanafi yang mensyaratkan adanya keyakinan bahwa ancaman itu benar–benar menimbulkan resiko yang sangat berat, Imam Haramain tidak mensyaratkan adanya keyakinan akan terjadinya resiko tersebut, tetapi cukup dengan adanya dugaan saja.

               Menurut para ulama madzab Hambali, darurat yang memperbolehkan seseorang memakan sesuatu yang diharamkan ialah yang membuatnya merasa khawatir akan mati kalau ia tidak memakannya. Menurut imam Ahmad, apabila seseorang karena tidak mau makan sesuatu yang haram merasa khawatir akan menimbulkan resiko bagi dirinya, maka ia harus memakannya tanpa dibatasi oleh waktu tertentu.

               Adapun batas ukuran yang boleh dikonsumsi oleh seseorang yang sedang dalam keadaan darurat dibedakan menjadi dua kondisi. Kalau keadaan darurat itu berlangsung terus menerus atau dalam waktu lama maka ia diperbolehkan memakan makanan haram sampai kenyang. Tetapi kalau keadaan darurat itu hanya bersifat sementara, artinya masih adanya kemungkinan akan mendapatkan makanan lain yang halal dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, maka hanya dibolehkan makan sekedar untuk mengatasi sisa-sisa hidupnya, artinya tidak boleh makan makanan yang haram melebihi dari kenyang. Sedang ukuran yang dapat mengatasi sisa hidup menurut ulama madzab Hanafi adalah kondisi fisik yang memungkinkan seseorang mampu (kuat) menjalankan shalat dan berpuasa. Sedang menurut ulama madzab Syafi’i ukuran yang dapat mengatasi sisa-sisa hidup adalah sampai pada suatu keadaan normal dimana seseorang tidak diperkenankan lagi memakan sesuatu yang haram.

               Perbedaan pendapat para ulama juga berkaitan dengan masalah hukum mengkonsumsi barang haram dalam keadaan darurat, apakah hanya sekedar boleh atau harus (wajib). Sebagian ulama menetapkan tidak wajib hukumnya memakan sesuatu yang haram dalam kleadaan darurat, tetapi hanya sekedar boleh. Jadi apabila seseorang yang sedang dalam keadaan darurat tidak mau memakan sesuatu yang haram kemudian meninggal dunia maka ia tidak berdosa. Sebagian ulama yang lain berpendapat wajib hukumnya mengkonsumsi sesuatu yang haram dalam keadaan darurat sehingga apabila seseorang tidak mau mengkonsumsinya kemudian ia meninggal dunia maka ia berdosa.

HUKUM VAKSIN MENINGITIS

               Dari beberapa keterangan dan pendapat para ulama hukum Islam di atas, meskipun hampir semuanya hanya terfokus pada persoalan makanan haram, tetapi kiranya dapat diambil beberapa prinsip yang dapat diterapkan terhadap persoalan vaksin meningitis di Indonesia, khususnya dari sisi penetapan status darurat. Adapun dari jenis atau obyeknya, persoalan vaksin meningitis ini dapat dimasukkan dalam persoalan berobat dengan barang haram.

               Beberapa prinsip yang harus dipenuhi untuk menentukan suatu keadaan bisa disebut darurat paling tidak ada empat :

1. Posisi seseorang pada suatu batas dimana kalau tidak mau melanggar sesuatu yang dilarang maka berdasar keyakinan atau hanya sekedar dugaan ia akan terancam nyawa atau sebagian anggota badannya.
2. Kondisi seseorang yang dihadapkan kepada dua pilihan madharat dan harus memilih satu diantaranya dengan pertimbangan paling ringan resikonya.
3. Pelanggaran yang dilakukan semata-mata karena memang terpaksa, tidak ada pilihan lain selain serta dilakukan tanpa niat atau keinginan yang disengaja.
4. Darurat bersifat sementara, ketika didapatkan sesuatu yang halal maka keadaan darurat sudah berubah menjadi normal (ikhtiar).

               Atas dasar empat prinsip di atas,  penggunaan vaksin meningitis oleh jamaah haji yang mengandung enzim babi sudah memenuhi prinsip darurat. Keterpaksaan (kewajiban) penggunaan vaksin ini sangat jelas sebagaimana tertuang dalam Nota Diplomatik Dubes Arabia di Jakarta No : 211/94/71/577 tanggal 1 Juni 2006 yang isinya mewajibkan seluruh calon jamaah haji untuk divaksin agar tidak terserang meningitis. Radang selaput otak (meningitis) adalah suatu ancaman dan kemadharatan yang dapat menimbukan resiko bagi penderitanya. Oleh karena itu vaksin yang diberikan bertujuan untuk pencegahan, meskipun nantinya terbukti mengandung enzim babi, apabila memang tidak ditemukan vaksin lain yang halal maka penggunaan vaksin dari enzim babi ini masih dibolehkan.

               Dari sisi lain, pemberian vaksin ini dapat pula dipandang sebagai bentuk pengobatan. Meskipun pada dasarnya Islam hanya membolehkan berobat dengan yang halal dan melarang berobat dengan yang haram, tetapi pada saat-saat tertentu Islam juga memberikan keringanan (rukhshoh). Artinya, apabila dalam keadaan darurat dan upaya mendapatkan jenis obat yang halal telah gagal (unsur darurat terpenuhi) maka penggunaan obat-obatan yang terbuat dari benda haram diperbolehkan. Sebagaimana kesimpuan Mahmud Syaltut, bahwa para ulama sepakat membolehkan berobat dengan yang haram dengan beberapa syarat, yaitu :

a.       Harus berdasarkan keterangan dari dokter muslim yang dapat dipercaya bahwa benda yang haram itu benar-benar dapat mencegah atau menyembuhkan suatu penyakit

b.      Hanya obat itu yang ada dan tidak ditemukan yang lain.

c.       Cara memperolehnya tidak melanggar aturan agama Islam dan tidak melebihi kebutuhan yang diperlukan.

               Dari uraian di atas, pemberian vaksin meningitis kepada jamaah haji yang diduga mengandung enzim babi ini diperbolehkan, dengan alasan baik unsur darurat maupun tindakan pengobatan semuanya sudah terpenuhi.

Ghufron Su’udi, S.Ag adalah Kepala KUA Kecamatan Pakualaman Kota Yogyakarta.