UU ZAKAT PASCA PUTUSAN MK

Oleh : Ghufron Su’udi

Zakat disyari'atkan karena mempunyai berbagai hikmah dan keuntungan. Diantaranya adalah untuk menghindarkan para aghniya' (orang kaya) dari sifat kikir dan dalam rangka membangun semangat kesetiakawanan dan kepedulian sosial. Juga sebagai sarana untuk membersihkan dan menumbuhkan

keberkahan pada harta yang dizakati. Dengan demikian secara garis besar syari'at zakat memiliki dimensi moral, sosial, dan ekonomi. Dari sisi moral, zakat dapat menghilangkan sifat tamak dan rakus, sedangkan
secara sosial zakat dapat dijadikan sarana untuk memberantas kemiskinan sekaligus sebagai alat untuk mengingatkan para orang kaya akan tanggung jawab sosialnya pada orang lain.

Bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, seharusnya mampu menjadikan zakat sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Tetapi pada kenyataannya idealisme dan potensi zakat yang sangat luar biasa tersebut masih jauh dari harapan. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala, diantaranya masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan zakat serta faktor kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat.

Dari kedua faktor di atas, disinyalir faktor kelembagaanlah yang paling menonjol. Sebagian pemerhati zakat di Indonesia menyampaikan bahwa kemampuan lembaga atau organisasi pengelola zakat belum mencapai tingkat kualitas pelayanan dan manajemen yang diharapkan. Maka untuk merespon begitu besarnya harapan kaum muslimin akan adanya organisasi pengelola zakat yang amanah, transparan dan professional maka pembenahan kelembagaan organisasi pengelola zakat tersebut menjadi sebuah keharusan dan sangat mendesak.

Oleh karena itu demi meningkatkan efektivitas dan pelayanan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat sebagaimana yang dikehendaki muzakki, pemerintah perlu mengatur keberadaan lembaga pengelola zakat. Maka setidaknya terbitlah beberapa aturan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. Diantaranya pada tahun 1983 muncul UU No 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang kemudian diubah menjadi UU No 17 Tahun 2000. Juga pada tahun 1999 terbit UU No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang kemudian diganti dengan UU No 23 Tahun 2011.23 Tahun 2011.23 Tahun 2011.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 inilah yang oleh sebagian masyarakat dan beberapa pengelola Lembaga Amil Zakat (LAZ) dianggap memberatkan, karena mengandung unsur diskriminasi pengelolaan zakat, kriminalisasi, dan subordinasi LAZ. Sehingga atas dasar itulah kemudian diajukan gugatan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi (MK), yang pada sidang pembacaan putusan, Kamis (31/10), majelis hakim konstitusi memutuskan mengabulkan sebagian gugatan dari para pemohon.

Kalau kita kembalikan kepada tujuan dibuatnya berbagai aturan perundangan tentang pengelolaan zakat, sebenarnya untuk melindungi masyarakat khususnya para muzakki agar dana zakat yang terkumpul tidak berpotensi diselewengkan dalam pengelolaannya. Tetapi memang terasa berlebihan kalau kemudian dalam UU No 23 Tahun 2011 ini terdapat unsur ancaman kriminalisasi bagi para amil zakat. Sebab kekhawatiran akan penyelewengan dalam pengelolan zakat, undang-undang ini sebenarnya sudah cukup dalam memberikan perlindungan. Diantaranya dalam bentuk aturan tentang syarat dan kewajiban bagi lembaga pengelola zakat maupun adanya aturan tentang peran serta masyarakat dalam memberikan pengawasannya.

Khusus pasal 38 yang melarang setiap orang bertindak selaku amil zakat, bagi umat Islam Indonesia hal ini nampaknya memang tidak (belum) bisa diterapkan. Sebab dari sisi adat dan budaya, seseorang menjadi amil zakat bukan merupakan sebuah keinginan pribadi, tetapi sebagai satu amanah dari muzakki yang tidak kepada setiap orang kepercayaan itu diberikan. Bagaimana dianggap sebagai suatu pelanggaran yang dapat dipidanakan kalau kegiatan mengelola zakat itu bukan kehendak atau niat pribadi.

Akhirnya, revisi MK terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat jangan diniatkan sebagai upaya melemahkan terhadap aturan zakat itu sendiri. Bukan pula dianggap sebagai sebuah kemenangan satu pihak dan kekalahan bagi pihak lain, tetapi lebih sebagai upaya bersama dalam usaha mengoptimalkan potensi zakat di Indonesia. Juga sebagai sarana untuk lebih menjalin sinergitas antara pemerintah, lembaga pengelola zakat, dan masyarakat.

___________________

* Ghufron Su’udi, S.Ag,  Kepala KUA Kec. Pakualaman Kota Yogyakarta